BAB XIV. PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

 PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nama: Putri Ayunda Anggraeni

NIM: 222010200219

Dosen Pengampu: Tofan Tri Nugroho. S.E., M.M.

Prodi: Manajemen

Fakultas: FBHIS

Universitas: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

·     Masalah Pengangguran

Tingginya angka pengangguran berdampak buruk pada perekonomian, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, produktivitas yang rendah, dan pendapatan masyarakat. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

a.      Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1)     Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran tidak benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan; sebaliknya, mereka sedang mencari pekerjaan yang lebih dihargai dari sebelumnya.

Contoh: saat Anda bosan dengan pekerjaan Anda saat ini atau mendapatkan gaji yang lebih besar dari sebelumnya.

2)     Pengangguran Siklikal

Variasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis atau sebagai akibat dari resesi dan depresi ekonomi di suatu negara.

Contoh: Akibat dari penurunan ekonomi selama pandemi COVID-19.

3)     Pengangguran Struktural

jenis pengangguran sukarela di mana ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan yang diminta pengusaha

Contoh: Ketika ekonomi beralih dari perkebunan ke industri

4)     Pengangguran Teknologi

kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari kemajuan teknologi

Contoh: Seorang karyawan bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengelas mobil.

 

b.     Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1)     Pengangguran Terbuka

Termasuk dalam kategori pengangguran terbuka adalah orang-orang berikut: mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

2)     Pengangguran Tersembunyi

Kondisi di mana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih besar dari yang diperlukan

3)     Pengangguran Bermusim

Tenaga kerja yang tidak dapat bekerja karena terikat pada musim tertentu; ini terutama terjadi di bidang pertanian dan perikanan.

4)     Setengah Menganggur

Mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan pendapatan.

 

c.      Beberapa Tujuan dan Kebijakan Pemerintah

1)     Tujuan Bersifat Ekonomi

Tiga alasan utama untuk memerangi pengangguran adalah ekonomi: menciptakan pekerjaan baru; meningkatkan kemakmuran masyarakat; dan meningkatkan kesetaraan pembagian pendapatan.

a)     Menyediakan Lowongan Pekerjaan

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran berkonsentrasi pada penyediaan pekerjaan.

b)     Meningkatkan Taraf Kemakmuran Masyarakat

Hubungan erat antara peningkatan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran dengan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat.

c)     Memperbaiki Pembagian Pendapatan

Kesaksamaan pembagian pendapatan terganggu oleh peningkatan pengangguran. Upah golongan berpendapatan rendah dapat dipengaruhi oleh pengangguran yang berlebihan. Sebaliknya, dengan tingkat pengangguran yang rendah, lebih mudah untuk menuntut kenaikan upah. Akibatnya, peningkatan kesempatan kerja dapat meningkatkan pembagian pendapatan.

2)     Tujuan Bersifat Sosial Politik

Kebijakan pengangguran pemerintah juga bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sosial dan politik.

3)     Meningkatkan Kemakmuran Keluarga dan Kestabilan Keluarga

Dari sudut pandang mikro, tujuan ini sangat signifikan. Jika salah satu anggota keluarga mengundurkan diri, berbagai masalah timbul, termasuk keterbatasan dalam pengeluaran, penurunan taraf kemakmuran keluarga, dan kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Selain itu, pengangguran dapat menyebabkan dampak psikologis, seperti rasa rendah diri dan konflik keluarga.

4)     Menghindari Masalah Kejahatan

Karena meskipun pekerja kehilangan pendapatan, kebutuhan hidup mereka harus tetap terpenuhi, pengangguran dapat mendorong tindakan kejahatan.

5)     Mewujudkan Kestabilan Politik

Stabilitas politik sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat mengarah pada demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah.

 

·     Masalah Inflasi (Kenaikan Harga)

Inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dianggap sebagai inflasi jika kenaikan tersebut meluas ke harga barang lainnya. Bertambahnya jumlah uang menyebabkan inflasi. Menurut ahli klasik, ada korelasi antara harga barang atau jasa dan uang yang beredar. Jika uang yang beredar lebih banyak daripada barang tetap, harga barang atau jasa dapat menjadi mahal.

a.      Jenis-jenis Inflasi

1)     Inflasi Tekanan Permintaan (Demand-pull Inflation)

Ini terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi ekonomi. Kurva D bergerak ke arah D, yang menyebabkan harga naik dari P ke P1. Ini menunjukkan tekanan permintaan.

 

2)     Inflasi Dorongan Biaya

Ini terjadi ketika biaya produksi meningkat, mendorong harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya dapat menyebabkan penurunan daya beli uang secara keseluruhan. Perusahaan cenderung menaikkan harga produk mereka sebagai tanggapan terhadap tekanan biaya yang meningkat, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di mana kurva AS bergeser ke AS1.

 

3)     Imported Inflation

Inflasi yang disebabkan oleh perubahan harga barang dan jasa serta nilai tukar mata uang asing. Fenomena ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa impor, yang mengakibatkan kenaikan harga produk dalam negeri dan negara mitra dagang.

 

Karena pendapatan ini di bawah pendapatan kesempatan kerja penuh (Yf), ada banyak pengangguran. Harga barang impor yang signifikan naik di berbagai industri, yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Akibatnya, kurva penawaran agregat berubah dari AS1 ke AS2, dan pendapatan turun dari Y1 ke Y2, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami peningkatan masalah inflasi dan pengangguran secara bersamaan.

b.     Inflasi merayap dan Hiperinflasi

Inflasi merayap adalah siklus kenaikan harga yang lambat. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang tidak melebihi dua atau tiga persen per tahun. Dalam inflasi merayap, tingkat kenaikan harga relatif rendah dan stabil, sehingga tidak berdampak yang signifikan pada kestabilan ekonomi. Contohnya, dua negara yang mengalami inflasi merayap adalah Malaysia dan Singapura, di mana tingkat kenaikan harga tidak melebihi dua atau tiga persen per tahun. Inflasi merayap dianggap sebagai kondisi yang relatif terkendali dan tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi atau daya beli masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga keseimbangan ekonomi mungkin lebih mudah diterapkan ketika tingkat inflasi rendah.

Hiperinflasi adalah situasi ekonomi yang ekstrim dan tidak biasa di mana inflasi meningkat dengan cepat dan tidak terkendali. Hiperinflasi melibatkan penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang dan jasa. Jika laju inflasi suatu negara mencapai 50% hingga 100% dalam waktu satu bulan, negara tersebut dianggap mengalami hiperinflasi. Fenomena ini dapat menyebabkan kerugian masyarakat yang signifikan, seperti kehilangan daya beli, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial. Sebagai contoh, Indonesia mengalami hiperinflasi pada awal tahun 60-an karena pencetakan uang yang berlebihan. Disebabkan oleh peristiwa ini, Indonesia mengalami masa kelam di mana inflasi mencapai 600%, menurunkan kepercayaan rakyat terhadap rupiah, merusak daya beli masyarakat, dan berdampak besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c.      Efek Buruk Inflasi

1)    Menurunkan daya beli masyarakat: Karena harga uang terus naik, masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena inflasi.

2)  Merugikan bagi Peminjam: Inflasi juga dapat merugikan peminjam karena ketika mereka meminjam uang, harga pasar sudah naik, sehingga ketika mereka harus membayar kembali pinjaman, nilai uang yang harus mereka kembalikan akan lebih rendah daripada nilai uang yang akan mereka pinjam.

3)     Merusak struktur ekonomi: Inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi negara karena menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar, yang dapat mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis, menghambat pertumbuhan ekonomi.

4)  Menyebabkan Ketidakpastian: Inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi orang-orang karena mereka tidak tahu berapa harga barang yang akan mereka beli di masa depan, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

5)   Menurunkan kesejahteraan masyarakat: Inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena membuat orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dengan pendapatan rendah akan lebih terpengaruh oleh inflasi daripada masyarakat dengan pendapatan tinggi.

·     Masalah Pengangguran dan Kebijakan Fiskal

a.      Efek Kebijakan Fiskal: (Pendekatan Y = AE)

Dalam pendekatan pendapatan-agregat (Y = AE), kebijakan fiskal juga berdampak besar pada ekonomi. Dalam hal ini, beberapa aspek utama dampak kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1)   Pengeluaran Agregat (AE): Komponen pengeluaran agregat (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih) dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Perubahan ini pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat.

2)  Tingkat Output (Y): Jika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran ekonomi secara keseluruhan, mereka cenderung meningkatkan tingkat output. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan menurunkan tingkat output.

3) Keseimbangan Anggaran: Keseimbangan anggaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal; kebijakan fiskal ekspansif dapat menyebabkan defisit, sementara kebijakan fiskal kontraktif dapat bertujuan untuk mengurangi defisit atau mencapai surplus.

4)   Inflasi: Kebijakan fiskal kontraktif dapat membantu mengontrol inflasi, tetapi peningkatan pengeluaran agregat dapat menimbulkan tekanan inflasi.

5)     Pengangguran: Dengan mendorong investasi dan produksi, kebijakan fiskal yang merangsang aktivitas ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. 

Penting untuk diingat bahwa dampak kebijakan fiskal yang dihasilkan oleh metode ini juga dapat bergantung pada reaksi sektor swasta terhadap perubahan kebijakan serta variabel lain seperti kebijakan moneter dan kondisi pasar internasional. Selain itu, komponen struktural ekonomi dan produktivitas juga dapat memengaruhi dampak kebijakan fiskal dalam jangka panjang.

b.     Efek Kebijakan Fiskal: (Pendekatan Analisis AD-AS)

Menurut analisis permintaan-suplai agregat (AD-AS), kebijakan fiskal memengaruhi tingkat output dan harga ekonomi. Ini adalah beberapa dampak utama:

1)   Tingkat Output (Y): Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal, seperti menaikkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak, dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan menggerakkan kurva AD ke arah yang lebih kanan, yang mengarah pada peningkatan tingkat output.

2)  Tingkat Harga (P): Karena permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa, kenaikan tingkat harga umum, dapat menyebabkan tekanan inflasi. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif, seperti pengurangan pengeluaran pemerintah atau kenaikan pajak, dapat menekan inflasi.

3)   Keseimbangan Pendapatan Nasional: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi keseimbangan antara pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Jika perekonomian berada di bawah keseimbangan, kebijakan fiskal ekspansif dapat membantu mengurangi celah tersebut.

4)   Tingkat Bunga: Jika pasar keuangan mengantisipasi risiko inflasi, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong kenaikan suku bunga. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif dapat meredakan tekanan tersebut.

5)     Investasi dan Produktivitas: Kebijakan fiskal dapat meningkatkan investasi dan produktivitas dalam jangka panjang dengan meningkatkan output dan aktivitas ekonomi.

Penting untuk memahami bahwa efek kebijakan fiskal tidak selalu linier, dan respons perekonomian terhadap perubahan kebijakan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi pasar tenaga kerja, dan kondisi ekonomi global.

c.      Kebijakan Moneter dan Masalah Pengangguran

Dalam beberapa cara, kebijakan moneter dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, penyesuaian suku bunga oleh bank sentral dapat memengaruhi investasi perusahaan dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat pengangguran. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, seringkali diperlukan keseimbangan yang tepat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memerangi pengangguran karena dampak kebijakan moneter tidak selalu langsung dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti fleksibilitas pasar tenaga kerja, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi global.

d.     Kebijakan Fiskal untuk Mengatasi Inflasi

Untuk mengatasi inflasi, kebijakan fiskal dapat menggunakan instrumen seperti:

1)     Pengetatan pengeluaran pemerintah

Mengurangi tekanan demand pasar melalui pengurangan anggaran pemerintah.

2)     Kenaikan tarif pajak

Menaikkan tarif pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, dan menekan inflasi.

3)     Peningkatan efisiensi belanja publik

memastikan belanja pemerintah lebih terarah dan lebih efisien dengan menghindari pemborosan.

4)     Pengendalian utang publik

Mengawasi defisit anggaran dan mengurangi utang publik untuk mencegah jumlah uang beredar meningkat.

5)     Peningkatan suku bunga

Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan investasi, mengontrol pertumbuhan ekonomi.

6)     Intervensi mata uang

Mempengaruhi daya saing ekspor dan impor melalui investasi pada nilai tukar mata uang

Penerapan kebijakan ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang spesifik pada waktu tertentu.

e.      Kebijakan Moneter untuk Mengatasi Inflasi

Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dapat mencakup menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar, atau menggunakan instrumen kebijakan lainnya untuk mengontrol pertumbuhan harga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi permintaan ekonomi secara keseluruhan dan menstabilkan tingkat harga.

f.      Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Moneter

Dua alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian adalah kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, mereka memiliki cara yang berbeda untuk mencapainya.

Perbedaan utama antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

Tujuan: Tingkat permintaan agregat dan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter.

Pelaksana: Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sedangkan bank sentral menjalankan kebijakan moneter.

Instrumen: Pengeluaran pemerintah dan pajak adalah instrumen kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter mencakup operasi pasar terbuka, kebijakan suku bunga, dan persyaratan cadangan.

Kebijakan moneter dan fiskal dapat bekerja sama atau bertentangan satu sama lain. Pemilihan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang dihadapi, misalnya, ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan bank sentral dapat melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi yang berlebihan.

·     Kebijakan Segi Penawaran

a.      Stagflasi dan Kebijakan Segi Penawaran

Kondisi ekonomi di mana terjadi kombinasi antara tingkat inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan kontraksi disebut sebagai stagnasi. Kondisi ini merupakan masalah serius karena kebijakan yang biasa digunakan untuk mengatasi inflasi dapat memperburuk masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dalam situasi seperti ini, kebijakan segi penawaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengendalikan inflasi, dapat menjadi relevan. Dalam keadaan stagflasi, beberapa pendekatan kebijakan segi penawaran mungkin termasuk:

1)     Reformasi Struktural: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam jangka panjang, reformasi sektor ekonomi dapat termasuk perubahan kebijakan regulasi, perubahan pasar tenaga kerja, dan peningkatan infrastruktur.

2)     Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi dapat dicapai melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

3)   Inovasi dan Penelitian: Untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong pertumbuhan jangka panjang, penelitian dan inovasi diperlukan.

4)     Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja: Untuk membuat pasar tenaga kerja lebih responsif terhadap perubahan ekonomi, kebijakan yang mendukung fleksibilitas pasar memungkinkan sumber daya beralih ke sektor-sektor yang lebih produktif.

5) Ketertarikan Investasi: Menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan untuk mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam inovasi dan produksi.

Perlu diingat bahwa kebijakan segi penawaran membutuhkan waktu dan seringkali bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kebijakan segi penawaran dan kebijakan lainnya, seperti kebijakan fiskal dan moneter, sangat penting untuk menangani stagflasi.

b.     Inflasi dan Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran yang berfokus pada komponen yang mempengaruhi kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi perekonomian. Beberapa elemen penting kebijakan ini yang dapat mempengaruhi inflasi meliputi:

1)  Reformasi Struktural: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, reformasi sektor ekonomi tertentu dapat dilakukan. Ini dapat mencakup perubahan dalam peraturan bisnis, perizinan, dan peraturan lingkungan.

2)    Investasi dalam Teknologi: Penting untuk mendorong investasi dalam inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi karena kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

3)  Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Tenaga kerja yang lebih terampil dapat mengurangi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dan berkontribusi lebih banyak pada produksi.

4) Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja: Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dapat membantu mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh ketersediaan tenaga kerja yang terbatas.

5) Ketertarikan Investasi: Menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam lebih banyak kapasitas produksi, yang dapat mengurangi tekanan inflasi.

6)  Ketertarikan Investasi di Infrastruktur: Kapasitas produksi dan efisiensi distribusi dapat ditingkatkan dengan investasi dalam infrastruktur, yang dapat meningkatkan inflasi.

Penting untuk diingat bahwa dampak kebijakan segi penawaran terhadap inflasi mungkin tidak langsung dan dapat berkembang seiring waktu. Untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam mengatasi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, juga penting untuk bekerja sama dengan kebijakan moneter dan fiskal.

c.      Pengangguran dan Kebijakan Segi Penawaran

Beberapa strategi kebijakan segi penawaran yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran meliputi: Kebijakan segi penawaran yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja dan produktivitas dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran.

1)  Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dapat mengurangi ketidakcocokan keterampilan dan membuat pencari kerja lebih mudah bersaing di pasar tenaga kerja.

2) Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja: Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dapat membantu perusahaan dan pekerja beradaptasi dengan perubahan ekonomi, termasuk perubahan permintaan tenaga kerja.

3)    Inovasi dan Teknologi: Dengan mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru dalam berbagai sektor ekonomi, dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

4)     Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Dimungkinkan untuk menambah jumlah lapangan kerja dengan mendukung UKM. Untuk pengusaha kecil, inisiatif ini dapat mencakup penyediaan akses ke sumber daya keuangan dan pelatihan.

5)   Reformasi Struktural: Melakukan reformasi di beberapa sektor ekonomi, seperti mengubah kebijakan pajak dan peraturan bisnis, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja.

6)  Peningkatan Investasi Infrastruktur: Investasi dalam proyek infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan menciptakan lapangan pekerjaan langsung.

7)     Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat: Bagi orang yang sulit menemukan pekerjaan di sektor formal, kebijakan yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan untuk penciptaan usaha mandiri, dapat menawarkan alternatif.

            Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, sangat penting bahwa kebijakan segi penawaran, fiskal, dan moneter bekerja sama dengan baik.